Pengaruh Personal Blackground, Political Culture dan Sistem Pengelolaan Keuangan terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Bireuen
Abstract
This study aims to know the influence of personal background, PoliticalCulture and Financial Managemen System to the Role of Regional Parliament
in Regional Financial Supervision (Case Study at the office of Regional
Parliament of Bireun Regency). The data used in this study in the primary data
taken from 40 respondets. The sampling technique used is Census sampling.the
method used to analyze the relationship between independent variables and the
dependent variables is multiple linear regressin methods and classical
assumption test. The result of the research shows that partially Personal
Background has an effect on the role of Regional Parliament in the regional
finance supervision at the office of Regional Parliament of Bireuen Regency,
Political Culture has an effect on the role of Regional Parliament in the
regional finance supervision of the office of Regional Parliament of Bireuen
Regency, the financial Management System influences the role of Regional
Parliament in the regional Financial supervision at the office of Regional
Parliament of Bireun Regency. Simultaneously , Personal Background, political
culture, and financial management system influence on the role of Regional
Parliament in the supervision of Regional Financial Supervision of Regional
Parliament of Bireuen Regency.
References
Abdillah dan Djasuli (2008) Personal Background, Political Background Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Sebagai Pemoderating Hubungan Good Governance Dengan Peran Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Bangkalan) Vol. 4, No. 2, Desember
Amalia, Fitri (2013), Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi kasus pada DPRD Kabupaten Purworejo) Skripsi. Semarang. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
Bastian, Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Banu. (2003). Pengaruh Personal Background dan Political Culture Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis.Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
Budiardjo, Miriam, (2008), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Buchori, Mochtar. (2007). Perilaku Politik, Budaya Politik, dan Pendidikan.
Effendi, Arief. (2003). Mekanisme Pengawasan Keuangan Negara. Harian Suara Karya.
Erlina, Sri Mulyani, (2007). Metodelogi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi Dan Manajemen, Cetakan Pertama,USU Press, Medan.
Ghozali, I. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.
Halim, Abdul. (2004). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta : Salemba Empat
Ikatan Akuntan Indonesia, (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
Ikatan Akuntan Indonesia, (2010). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat
Jaka, Winarna dan Sri Murni. (2007). Pengaruh Personal Bacground, Political Backround, dan Pengatahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah, Makalah Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar
Keputusan Mentri Dalam Negri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran (APBD)
Kantaprawira. (2006). Pendidikan Politik: Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa. Bandung: CV. Mandar Maju
Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta : Andi.
Mahsun, Mohammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Nafidah, Lina N. (2007). Pengaruh Kapasitas Individu Terhadap Profesionalisme Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Periode 2004-2009 Melalui Pemahaman Akuntansi, Makalah Konferensi Penelitian Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik Pertama, Surabaya.
Nordiawan (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
